Berdakwah : Haruskan Selalu Lewat Partai Politik ?

Berdakwah : Haruskan Selalu Lewat Partai Politik ?

Ada fenomena yang tidak mudah dijelaskan tentang keberagamaan di satu sisi dan afiliasi politik pada sisi lain. Sekalipun mayoritas penduduk Indonesia   beragama Islam, dan bahkan tidak terkecuali, —–jumlah jama’ah hajinya setiap tahun terbesar di dunia, tetapi partai politik yang berlabel Islam tidak selalu paling  unggul. Pemeluk Islam diperkirakan sekitar  85 %, tetapi prosentase suara pemilih partai politik yang berlabel Islam tidak pernah meraih angka sebesar itu.

  Fenomena tersebut menggambarkan bahwa tidak semua muslim memilih partai politik yang berlabelkan Islam. Atau, tidak semua muslim mengkaitkan antara berpolitik dan beragama. Data tersebut menunjukkan, betapa banyak orang yang jika ditanya beragama Islam, tetapi tatkala memilih partai politik, mereka tidak memilih yang berlabelkan Islam. Antara beragama dan berpartai politik, tidak sedikit orang yang membedakannya.   Kategorisasi tentang keagamaan dan sekaligus dikaitkan dengan afiliasi politik ternyata tidaklah selalu tepat. Menyebut partai Islam misalnya, seolah-olah yang lain bukan Islam. Padahal kenyataannya tidak begitu. Sebuah partai yang tidak pernah dikenali membawa-bawa nama agama, tetapi tidak sedikit didukung oleh  penganut agama yang taat. Karena itu kategorisasasi dengan menyebut partai agama dan bukan, ternyata tidak terlalu tepat.    Pada zaman orde baru dulu, jika PPP disebut partai Islam maka seolah-olah di Golkar dan di PDI, tidak ada yang beragama Islam. Padahal, semua tahu bahwa Golongan Karya ketika itu, memiliki tradisi yang sangat kental ke Islamannya. Tradisi itu misalnya, sema’an al Qur’an, buka bersama, tarweh keliling, umrah atau haji para pejabat bersama-sama ulama’ atau kyai. Selain itu di Golkar juga ada GUPPI, MDI, al Hidayah dan lain-lain. Semuanya itu, bernuansa Islam. Demikian juga di PDI, tidak sedikit tokoh Islam dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam yang dikembangkan di lingkungan partai politik itu.   Bahkan,  menurut pengamatan saya, nuansa Islam  menjadi semakin semarak di Indonesia bukan saja digerakkan oleh partai politik yang menggunakan label Islam, tetapi juga oleh lainnya. Proses itu adalah sebagai berikut. Bahwa sebelum tahun  1970 an, partai politik berjumlah cukup banyak. Para tokoh Islam ketika itu, berada dan sekaligus memimpin partai politik yang berlabelkan Islam. Selanjutnya, sejak awal tahun 1970 an, pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melakukan kebijakan politik, berupa  restrukturisasi partai politik dari multi partai menjadi dua partai politik—–PPP dan PDI, dan Golkar.   Kebijakan berupa  restrukturisasi partai politik itu, menjadikan tidak sedikit tokoh Islam, —-dengan berbagai cara,  dimasukkan ke Golkar. Sejak itu, banyak dikenal kyai atau ulama yang tidak lagi berada di partai politik Islam, melainkan di Golkar. Fenomena seperti itu, memang sama sekali terasa baru. Restrukturisasi partai politik, benar-benar   mengakibatkan pola hubungan antara ulama dan kyai di satu pihak dengan pihak lain yaitu pemerintah menjadi berubah. Dulu para ulama atau kyai yang selalu berada dan bahkan memimpin partai politik yang berlabelkan Islam, —–sehingga jauh dengan penguasa, maka sejak itu mereka menjadi lebih dekat dengan pemerintah.   Dengan perubahan pola hubungan seperti itu, maka kemudian siapa menggerakkan siapa, rasanya menjadi kurang jelas.  Akan tetapi sejak itu, tatkala di Golkar ada kegiatan buka bersama di bulan Ramadhan, tarweh keliling, acara sema’an, umrah dan haji, maka di sana selalu ada pejabat pemerintah dan juga kyai atau ulama’. Penguasa di berbagai tingkatan, mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur dan bahkan sampai di pusat pemerintahan negeri ini selalu terjalin hubungan dekat antara ulama atau kyai dengan penguasa. Para pejabat dalam berbagai kegiatan keagamaan, yang di sana ada ulama dan kyai, dianggap  tidak tepat kalau mereka tidak hadir mengikutinya. Artinya antara elite agama dan elite kekuasaan menjadi sedemikian dekatnya. Memang tidak semua kyai atau ulama’ masuk Golkar. Masih  banyak di antara mereka yang berafiliasi di partai politik yang berlabelkan Islam.   Saya melihat kedekatan kedua jenis elite itu —–elit agama dan elit kekuasaan, melahirkan sebuah proses santrinisasi di tanah air ini yang sangat siginifikan. Bisa jadi pada fase awal, para pejabat yang mengikuti kegiatan ulama dan kyai dalam kegiatan sema’an al Qur’an, tarweh keliling, buka bersama, umrah dan haji, dimaksudkan sebatas untuk memberikan apresiasi pada tokoh agama Islam itu. Akan tetapi, lama kelamaan setelah berlangsung lama maka menjadi kebiasaan. Tiodak sebatas itu saja,  rupanya hal itu menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai bagian dari hidup mereka. Maka, kemudian lahirlah fenomena baru, yaitu  para pejabat dekat dengan kegiatan keagamaan.  Gambaran itu adalah merupakan fenomena, yang jarang terjadi pada masa sebelumnya.   Lebih dari itu, bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat paternalistik. Sebagai sifatnya yang paternalistik itu, mereka suka meniru apa saja yang dilakukan oleh elite penguasanya. Tatkala bupati atau wali kotanya naik haji, maka bawahannya merasa belum sempurna jika belum melakukan hal yang sama, yaitu haji. Tatkala Pak Harto dan Ibu Tien Soeharto naik haji, maka haji menjadi sesuatu yang sangat dicita-citakan oleh semua. Maka para pejabat, mulai tingkat pusat, gubernur, bupati, dan berbagai instansi, ramai-ramai naik haji.   Demikian pula, tatkala Pak Harto (alm) membuka muktamar Muhammadiyah di Banda Aceh dan dalam pidatonya menyebut bahwa dirinya adalah anak didik Muhammadiyah, dilahirkan dari keluarga Muhammadiyah dan sedang bertugas memimpin pembangunan bangsa, maka disambutlah pidato itu dengan sukacita warga Muhammadiyah dalam waktu yang amat panjang. Demikian pula tatkala Ibu Tien Soeharti wafat, kemudian diselenggarakan acara tahlilan di istana, maka sejak dari kantor Gubernur hingga kantor desa diselenggarakan tahlilan. Tahlil menjadi fenomena yang amat semarak, sampai-sampai  nada suara tahlil KH.Qosim Nurseha, pemimpin tahlil di istana kemudian ditiru dan akhirnya menjadi model suara yang diikuti oleh kegiatan yang sama di seluruh tanah air.   Fenomena tersebut, menurut penglihatan saya merupakan sebuah proses terjadinya santrinisasi di Indonesia, yang luar biasa cepatnya. Orang yang sebelumnya tidak pernah datang ke masjid, maka setelah mengikuti tarweh keliling berkali-kali, sema’an al Qur’an, berbuka puasa bersama denganpara kyai dan ulama’ serta sekaligus para pejabat, apalagi mereka juga ikut-ikutan mengenakan surban, maka segera menambah dan bahkan memperteguh identitas diri mereka sebagai bagian dari kelompok santri. Mereka tidak berpikir lagi, apakah dengan kesantrian mereka lalu harus beralih ke partai Islam, PPP ketika itu. Tentu tidak. Mereka tetap di Golkar, tetapi menjadi santri. Padahal, sebelumnya lebih tepat  jika mengikuti konsep Clofford  Geertz, mereka disebut sebagai kelompok abangan.   Pertanyaan selanjutnya,  apakah proses santrinisasi seperti itu sebagai produk dari proses disengaja atau tidak, rasanya tidak perlu dicari jawabnya. Akan tetapi, jika kita semua merasa ingin berdakwah, maka ternyata  tidak harus dilalui melalui partai politik yang berlabelkan Islam. Mengajak atau dalam bahasa agama,  disebut berda’wah, —– belajar dari kasus tersebut di muka, justru  lebih efektif, lewat cara mendekat dan bukan memisahkan.  Kesimpulan seperti itu tidak terlalu sulit dipahami, jika kita pernah mengurus anak kecil. Untuk membujuk anak kecil, agar ia mau makan, maka cara yang tepat anak itu digendong dan disuapi, bukannya lalu ditinggal begitu saja. Maka, mereka akan mau disuapi.   Akhirnya terkait dengan dakwah,  boleh-boleh  saja para tokoh Islam, —– kyai, ulama, cendekiawan muslim, memilih berada di partai Islam. Akan tetapi, dengan begitu tidak perlu harus menganggap rendah terhadap para kyai, ulma’ atau cendekiawan yang tidak berada di partai apapun, atau  juga yang berada di partai   politik yang bukan berlabelkan Islam. Bisa jadi mereka  justru lebih sukses  dalam berdakwah untuk mendapatkan pengaruh. Keberhasilan dakwah di tanah air  pada beberapa puluh tahun terakhir, —- sebelum reformasi, tergambar seperti itu, justru melalui partai yang bukan berlabelkan Islam.  Allahu a’lam.

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

About The Author

Saya adalah Bloger asal Malang yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan IT, Design dan juga Pendidikan. Berupaya untuk selalu menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *