Lomba Desa dan Ujian Nasional

Dua hal yang disebut pada judul tulisan ini, yakni lomba desa dan ujian nasional seperti tidak ada kaitannya. Tetapi sesungguhnya dengan membandingkan antara keduanya akan ditemukan akar masalah ujian nasional yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat luas sehubungan dengan kasus penyimpangan di beberapa daerah, hingga pemerintah harus menyelenggarakan ujian pengganti. Istilah ujian pengganti sebagai sebutan lain dari ujian ulangan, karena ada beberapa pihak yang tidak mau diselenggarakan ujian ulangan. Memang orang seringkali suka mengganti-ganti istilah, sekalipun maknanya sama. Ujian ulangan dan atau ujian pengganti apa bedanya. Pada zaman Orde Baru, tatkala Pak Harto masih berkuasa, semangat memajukan masyarakat desa luar biasa besarnya. Salah satu cara untuk mendorong laju pertumbuhan desa, di antaranya ditempuh melalui loba desa. Beberapa desa dilombakan. Misalnya, lomba antar desa di tingkat kecamatan. Pemenangnya akan dilombakan padatingkat kabupaten. Seterusnya, pemenang tingkat kabupaten akan diadu dengan pemenang kabupaten se provinsi, dan akhirnya pemenang pada tingkat provinsi ini akan diajukan pada lomba tingkat nasional, mewakili propinsi masing-masing. Akhirnya pemenang lomba tingkat provinsi itu akan memperebutkan juara nasional. Pada perlombaan tingkat kecamatan, kepala desa dengan staf dan rakyatnya bekerja keras menunjukkan keunggulan desanya. Camat dan stafnya, tatkala menyelenggarakan lomba desa itu menempatkan diri pada posisi netral. Ia tidak berpihak ke manapun dari desa-desa yang dilombakan. Camat akan memilih desa yang paling unggul, sebagai pemenang. Akan tetapi, keberpihakan camat tersebut berubah setelah perombaan itu meningkat menjadi antar kecamatan di wilayah se kabupaten. Camat dan seluruh stafnya berpihak pada jago desanya. Camat berusaha keras, agar desanya memenangkan perlobaan tingkat kabupaten itu. Semua kekuatan digunakan untuk memperkuat prestasi desa yang dilombakan. Bupati, sebagaimana posisi camat tatkala lomba desa tingkat kecamatan, besusaha netral tidak berpihak pada kecamatan manapun. Akan tetapi pada perlombaan fase berikutnya, ——pada perlombaan tingkat provinsi, bupati akan bekerja mati-matian mendukung desa yang mewakili kabupatennya, agar desanya memenangkan perlombaan desa tingkat provinsi. Sama dengan perlombaan tingkat sebelumnya, Gubernur juga bersikap netral. Desa manapun yang akan memenangkan perlombaan, Gubernur tidak akan peduli. Yang penting, pemenangnya memang benar-benar unggul. Akan tetapi, tatkala perlombaan desa akan ditingkatkan lagi menjadi perlombaan tingkat nasional, maka agar desa di wilayah provinsinhya memenangkan perlombaan tingkat nasional, maka tugas kepala desa dan juga camat bisa menjadi ringan. Tugas-tugas mempercantik desa sudah akan diambil alih oleh pemerintah tingkat kabupaten dan tingkat propinsi. Gubernur berharap agar desa yang berasal dari wilayahnya berhasil memenangkan perlombaan desa tingkat nasional. Cerita tentang lomba desa seperti itu, dan bagaimana masing-masing pejabat mengambil posisi, mulai dari netral hingga memihak secara penuh agar memenangkan lomba itu, kiranya tidak sulit dipahami. Semua pejabat pada tingkatannya masing-masing akan memiliki semangat dan bahkan nafsu untuk mengangkat nama baik wilayahnya masing-masing. Kemenangan dalam perlombaan itu akan membanggakan bagi siapapun yang merasa memiliki ikatan emosional dengannya. Karena menang dalam perlombaan itu juga terkait dengan kepuasan, prestise dan harga diri, dan bahkan juga taruhan jabatannya. Maka, akan dibela sekuat-kuatnya. Suasana batin bagi para pendukung dalam lomba desa itu, rasa-rasanya mirip juga terjadi pada pelaksanaan ujian nasional. Padahal antara keduanya sebenarnya sangat berlainan. Akan tetapi karena tingkat kelulusan sangat terkait dengan nama baik sekolah, instansi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan, dan bahkan juga nama baik penguasa daerah setempat, maka ujian nasional pun juga diperlakukan sama dengan lomba desa tersebut. Tatkala diselenggarakan ujian sekolah, maka perasaan para siswa benar-benar mandiri. Para guru dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas, benar-benar disiplin dan obyektif. Siapapun yang melakukan pelanggaran akan dihukum. Tidak ada guru yang berpihak pada murid, misalnya memberikan toleransi bekerjasama dalam mengerjakan soal antar siswa. Guru dalam melakukan pengawasan ujian benar-benar menjaga kedisplinan. Siapapun yang curang misalnya nyontek atau bertanya kepada teman sebelahnya, akan diberi teguran dan bahkan hukuman. Guru ketika itu benar-benar netral dan bersikap obyektif. Akan tetapi sikap guru dan bahkan juga kepala sekolah dapat berubah total, tatkala para siswanya menghadapi ujian nasional. Guru dan kepala sekolah didorong rasa tanggung jawabnya menghendaki agar semua siswanya berhasil dalam ujian itu. Mereka tidak mau kalah dengan sekolah lainnya. Sebab tingkat kelulusan juga dipandang sebagai prestise, nama baik, dan bahkan harga diri bagi sekolah. Para guru dan kepala sekolah namanya akan jatuh, jika prosentase kelulusan para siswanya rendah, apalagi akan disebut-sebut kalah dari sekolah-sekolah lainnya. Belum lagi, jika hal itu juga dikaitkan dengan posisi atau jabatan seseorang. Pejabat yang bertanggung jawab menangani pendidikan, akan merasa sukses jika prosentase lulusan ujian nasional para siswa yang berada di bawah kewenangannya tinggi, atau bahkan lulus 100 %. Sebaliknya, jika gagal maka taruhannya adalah nama baik dan bahkan juga jabatannya. Jika suasana psikologis kompetisi seperti itu terjadi, maka tatkala diselenggarakan ujian nasional, para siswa tidak merasa sendiri lagi. Para guru, kepala sekolah dan bahkan pejabat yang bertanggung jawab pada pendidikan pun akan berpihak kepada para siswa yang menempuh ujian itu. Biasanya, sebelum ujian diselenggarakan, kepala sekolah memerintahkan guru untuk memberi pelajaran tambahan atau kursus-kursus di luar jam pelajaran resmi. Berbagai usaha dilakukan, agar prosentase kelulusan tidak kalah dibanding dengan sekolah lainnya. Jumlah kelulusan ujian nasional selalu dikaitkan dengan nama baik sekolah, daerah dan bahkan juga taruhan jabatan bagi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, apapun akan dilakukan untuk menyukseskan keberhasilan ujian dimaksud. Hal sederhana yang bersifat psikologis dan sosiologis seperti ini, seringkali kurang mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Pemerintah pusat kadang berpikirnya sederhana. Misal, jika ditengarai bahwa ujian nasional terjadi banyak penyimpangan, maka mereka mengira penyimpangan itu disebabkan karena kekurangan jumlah pengawas, maka langkah selanjutnya adalah pengawasnya ditambah jumlahnya, dibentuk pengawas independen atau akhir-akhir ini dilibatkan pihak perguruan tinggi. Ternyata penambahan jumlah pengawas dan pelibatan pihak eksternal itu juga tidak mengurangi terjadinya penyimpangan. Di mana-mana penyimpangan tetap terjadi, baik yang terdeteksi atau mereka yang tidak ketahuan. Mendapatkan penyimpangan-penyimpangan ujian seperti itu, segera kemudian menyalahkan siapapun yang bisa disalahkan. Padahal sesungguhnya, akar persoalannya justru ada pada pihak yang mengambil kebijnakan di tingkat pusat. Tatkala mengambil kebijakan itu, aspek psikologis maupun sosiologis mereka yang berfkait dengan pelaksanaan ujian tidak mendapatkan perhatian. Sebagai akibatnya, banyak orang melakukan kesalahan, yang sesungguhnya kesalahan itu bersumber justru dari kesalahan dalam pengambilan keputusan itu. Mengambil keputusan dalam Pendidikan semestinya harus cermat dan hati-hati. Kebijakan pendidikan tidak boleh salah. Sebab pendidikkan pada hakekatnya adalah mengantarkan para siswa agar menjadi orang jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab atas semua perbuatannya, cerdas, terampil dan seterusnya. Tidak boleh sama sekali, Justru dengan ujian nasional itu, seolah-olah melatih para siswa untuk berbuat menyimpang, curang dan sejenisnya. Niat guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan prosentase kelulusan sekolah, melalui cara menyimpang, disadari atau tidak, akan memberikan tauladan yang kurang terpuji bagi para siswa-siswanya. Namun hal itu sesungguhnya tidak akan terjadi, jika pemerintah dalam mengambil keputusan, mau memperhatikan berbagai aspek psikologis maupun sosiologi masyarakat. Lalu, kongkritnya bagaimana ujian nasional. Maka jawabnya, serahkan saja pada sekolah masing-masing. Tetapi jika pemerintah merasa berkewajiban melaksanakan undang-undang sistem pendidikan nasional dan juga ingin mengetahui peta capaian prestasi pendidikan, maka ambil saja ujian yang bersifat psikologis, semacam TPA untuk masing-masing jenjang pendidikan, untuk mengukur kemampuan bekerjasama, kecintaan tanah air, kemampuan menghargai sesama, keterbukaan, kepribadian, akhlak dan semacamnya. Jika hal ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat, insya Allah penyimpangan yang memprihatinkan itu dapat dikurangi. Akhirnya, kita memang harus banyak belajar. Andaikan dari lomba desa pada zaman orde baru dulu dijadikan pelajaran, mungkin UN tidak seperti sekarang ini jadinya. Wallahu a’lam.

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Lomba Desa dan Ujian Nasional | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *