Materi dan Soal Lengkap CPNS

Sialahkan download materi soal cpns pada link berikut ini dan mohon kiranya share halaman web ini di WA atau sosial media kalian, agar lebih bermanfaat lagi. 

Link Unduhan materi dan soal lengkap cpns

 

 

Ideologi

Ideologi merupakan istilah yang berasal dari Yunani. Terdiri dari dua kata, idea dan logi. Idea artinya melihat (idean), dan logi berasal dari kata logos yang berarti pengetahuan atau teori. Dengan demikian dapat diartikan bahwa ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat (kejadian) yang memberikan arah tujuan untuk kelangsungan hidup.

 

  1. 1. Jenis-Jenis Ideologi yang Ada Pada Umumnya
  2. Liberalisme

Memiliki konsep kebebasan individual, artinya kesetaraan bagi semua anggota masyarakat. Hak individu tidak boleh dicampuri oleh Negara.

  1. Sosialisme

Menganggap bahwa manusia adalah makhluk kreatif, sehingga untuk mencapai kebahagiaan harus melalui kerjasama. Hak milik untuk pribadi dibatasi. Agama harus mendorong keberamaan. Peran Negara untuk pemerataan keadilan.

  1. Fundamentalisme

Menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. d.   Marxisme (Komunisme)

Mengutamakan kebersamaan individu. Hak pribadi tidak diakui. Prinsip utama adalah meterialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Biasanya cirinya adanya satu partai, tidak ada golongan dalam masyarakat. Bersifat otoriter dan monopoli.

  1. Nasionalisme

Tidak membedakan ras, suku bangsa mementingkan persatuan diatas individu.

 

  1. 2. Jenis Norma
  2. Norma Agama

Peraturan yang diciptakan Tuhan bersumber dari kitab suci. b.   Norma Kesusilaan

Peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan.

  1. Norma Kesopanan

Peraturan yang dibuat oleh agama dan adat. Menghubungkan manusia terhadap manusia di sekitarnya.

  1. Norma Hukum

Peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara / lembaga adat. Bersifat memaksa dan mengikat.

 

  1. 3. Ciri – ciri ideologi
  2. Ideologi Terbuka:

Merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya.

Tidak diciptakan Negara tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri

Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas

Bersifat tidak mutlak (fleksibel)

Isinya tidak langsung Operasional

 

 

  1. Ideologi Tertutup

Bukan merupakan cita-cita masyarakat

Memaksakan ideologi, ideologi diciptakan oleh penguasa

Bersifat totaliter (mencakup semua bidang)

HAM tidak dihormati

Isinya langsung operasional dan orgriter serta tuntutan konkret dan total

Pluralisme  pandangan  dan  kebudayaan  ditiadakan.  Bidang  informasi  dikuasai  dan pendidikan dibatasi. Karena itu merupakan sarana efektif untuk menguasai perilaku masyarakat

 

 

  1. Pancasila
  2. 1. Arti kata Pancasila

 

Kata atau istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Panca yang berarti Lima dan Sila yang berarti Dasar atau Asas. Secara harfiah, pancasila itu diartikan sebagai dasar yang memiliki lima unsur.  Pancasila merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya disidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya pancasila.

 

  1. 2. Sejarah Lahirnya Pancasila
  2. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI

tanggal 29 Mei-1 Juni 1945.

  1. Hasil sidang pertama BPUPKI:

Muh.Yamin (29 Mei 1945)

o Peri kebangsaan

o Peri kemanusiaan

o Peri ketuhanan

o Peri kerakyatan

o Kesejahteraan rakyat

Prof.Dr.Supomo (31 Mei 1945)

o Persatuan

o Kekeluargaan

o Keseimbangan lahir batin

o Musyawarah

o Keadilan rakyat

Ir.soekarno (1 Juni 1945)

o Kebangsaan Indonesia

o Internasionalisme dan kemanusiaan

o Mufakat dan demokrasi

o Kesejahteraan social

o Ketuhanan yang Maha Esa c.   Sejarah sila-sila dalam Pancasila

Istilah  Pancasila pada mulanya diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya saat sidang BPUPKI. Ia menyampaikan rumusan lima prinsip dasar negara pada 1 Juni 1945 yang diberi nama “Pancasila”.

Rumusan  Pancasila  dibahas  oleh  Panitia  Delapan  yang  dibentuk  BPUPKI  untuk menampung usul dari anggota lain.

 

 

Ir.  Soekarno  membentuk  Panitia  Sembilan  untuk  menyelidiki  usul-usul  mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Pembukaan UUD 1945 yang disetujui pada 22 Juni 1945 dan diberi nama:

o Oleh Ir. Soekarno                           : Mukaddimah

o Oleh M. Yamin                               : Piagam Jakarta

o Oleh Sukiman Wirjosandjojo          : Gentlemen’s Agreement

Sebelum Piagam Jakarta disahkan menjadi pancasila ada beberapa hal yang diubah oleh

PPKI, yaitu:

o Sila  “Ketuhanan,  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-

pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

o  Syarat yang menyebutkan bahwa “presiden Indonesia harus orang Islam” diubah menjadi “presiden Indonesia harus orang Indonesia asli” (Pasal 6 ayat 1 UUD 1945).

Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.

Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu:

o  Rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI.

o Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.

o Rumusan pada pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus

1945.

 

 

  1. 3. Nilai dalam Pancasila
  2. Ketuhanan Yang Maha Esa

Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang

Maha Esa.

Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa.

  1. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. c.   Persatuan Indonesia

Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

 

 

  1. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. e.   Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menghormati hak orang lain.

Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

 

  1. 4. Asal – Usul Pancasila
  2. Causa materialis (asal mula bahan)

Berasal dari bangsa Indonesia sendiri, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan dalam agama-agamanya.

 

  1. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun)

Bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana terdapat pada Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. c.   Causa efisien (asal mula karya)

Asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah

sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI.

 

  1. 5. Kedudukan Pancasila

 

Kedudukan Pancasila Arti
Dasar negara (Falsafah negara) Sebagai dasar dalam mengatur pemerintahan negara dan

penyelenggaraan  negara.  Kedudukan  Pancasila  sebagai dasar.

Kepribadian bangsa Indonesia Sikap  mental  dan  tingkah  laku  bangsa  Indonesia  yang

mempunyai ciri khas.

Pandangan hidup (way of life) Menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam

berbagai  bidang  kehidupan  guna  mengatur  kehidupan berbangsa dan bernegara.

Cita-cita   dan   tujuan   bangsa

Indonesia

Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia

yaitu suatu masyarakat yang punya jiwa Pancasila.

Perjanjian       luhur       bangsa

Indonesia

Kesepakatan   dan   perjanjian   serta   konsensus   bangsa

Indonesia sebagai dasar negara.

 

 

Ideologi negara Gagasan    fundamental    mengenai    bagaimana    hidup

bernegara milik seluruh bangsa indonesia bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu.

Sumber   dari  Segala  Sumber

Hukum

Asal,   tempat   setiap   pembentuk   hukum   di   Indonesia

mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya itu, dan merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi sisi dari peraturan hukum yang akan di buat.

Jiwa bangsa indonesia Lahirnya  pancasila  bersamaan  dengan  adanya  bangsa

indonesia.

 

  1. 6. Arti Makna dari Lambang Negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian- Bagian di Burung Garuda Makna
Warna kuning emas Bangsa yang besar dan berjiwa sejati
Kepala Burung Garuda yang menoleh ke kanan Dianggap arah yang baik.
 

Dianggap arah yang baik.

Melambangkan    dinamika    dan    semangat    untuk

menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara.

 

 

 

 

 

Jumlah Bulu pada Burung Garuda

Jumlah     bulu     melambangkan     hari     proklamasi

kemerdekaan  Indonesia  (17  Agustus  1945),  antara lain:

 

1)  Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah

17

2)  Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8

3)  Jumlah    bulu    dibawah    perisai/pangkal    ekor berjumlah 19

4)  Jumlah bulu pada leher berjumlah 45

Bhinneka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

 

 

 

K

TWK 2

ONSTITUSI DAN UUD 1945

 

 

 

 

 

  1. A. Konstitusi

 

 

  1. 1. Pengertian Konstitusi
  2. Pengertian secara etimologis (bahasa)

Inggris             : constitution yang punya makna lebih luas dari UUD

Latin                : constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri/mendirikan

Perancis          : constituer yang berarti membentuk

Hukum Islam   : dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat

Indonesia         : konstitusi  UUD

  1. Pengertian konstitusi secara terminologis adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.
  2. Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham kedaulatan rakyat (demokratis), sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
  3. Suatu konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip- prinsip dasar demokrasi itu sendiri, yaitu:

Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.

Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.

Pembatasan pemerintahan.

Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:

o Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika. o Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. o Proses hukum.

o Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan. e.   Adapun syarat terjadinya konstitusi

Adanya perlindungan atas asas demokrasi.

Adanya kedaulatan rakyat.

Adanya hukum yang adil.

 

 

  1. 2. Urgensi dan Tujuan Konstitusi

Urgensi         Eksistensi konstitusi dalam suatu negara merupakan suatu keniscayaan karena dengan adanya konstitusi akan tercipta pembatasan kekuasaan melalui pembagian wewenang dan kekuasaan dalam menjalankan negara.

Tujuan konstitusi:

  1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang. b.   Melindungi HAM.
  2. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara.

 

 

  1. 3. Nilai konstitusi
  2. Nilai normatif

Suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat.

  1. Nilai nominal

Suatu konstitusi yang menurut hukum berlaku, tetapi tidak sempurna. (beberapa pasal tertentu tidak berlaku bagi seluruh wilayah negara).

  1. Nilai semantik

Suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja, konstitusi digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik.

 

 

  1. 4. Macam-macam Konstitusi
  2. Menurut CF. Strong

Konstitusi tertulis

Aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contoh: Indonesia  UUD 1945

Konstitusi tidak tertulis

berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah:

o Diakui dan dipergunakan berulang – ulang dalam praktik penyelenggaraan Negara.

o Tidak bertentangan dengan UUD.

o  Memperhatikan pelaksanaan UUD. Ct: Inggris  konstitusi berdasarkan yurisprudensi.

  1. Macam-macam konstitusi secara teoritis

Konstitusi politik

Berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubunngan antarlembaga negara.

Konstitusi sosial

Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu.

  1. Macam-macam konstitusi berdasarkan sifatnya

Fleksibel/luwes

Konstitusi/UUD memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan.

Rigid/kaku

Konstitusi/UUD sulit untuk diubah.

 

 

  1. 5. Unsur/substansi konstitusi

 

Menurut Sri Sumantri Menurut Mariam Budiarjo Koerniatmanto Soetopawiro
 Jaminan terhadap HAM dan

warga negara.

Susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

 Adanya organisasi negara HAM.

Adanya prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.

Adanya cara perubahan konstitusi.

 Pernyataan ideologis

Pembagian kekuasaan

Jaminan HAM

Perubahan & Larangan

Perubahan Konstitusi

 

 

  1. 6. Kedudukan Konstitusi
  2. Adapun kedudukan konstitusi adalah:

Sebagai hukum dasar

Sebagai hukum tertinggi

Dengan adanya UUD baik penguasa dapat mengetahui aturan/ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan.

 

  1. Keterkaitan konstitusi dengan UUD 1945

 

Dari segi bentuknya

o Konstitusi               : tertulis dan tidak tertulis

o UUD                       : tertulis

Dari segi sifatnya

UUD memiliki sifat mengikat oleh karenanya makin elastik sifatnya aturan itu makin baik, konstitusi menyangkut cara suatu pemeritahan diselenggarakan.

Konstitusi

 

 

 

UUD

 

 

 

  1. Paham konstitusionalisme

Paham yang mengatur prinsip pembatasan kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

Hubungan antara pemerintahan dengan warga negara.

Hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain.

Karena itu, biasanya isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:

Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara.

Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain.

Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

 

  1. 7. Perubahan konstitusi/UUD 1945

Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua sistem yang berkembang yaitu:

  1. Renewal (pembaharuan)  dianut di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda & Jerman)

o  Perubahan konstitusi secara keseluruhan sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.

  1. Amandemen (perubahan)  dianut di negara-negara Anglo-Saxon (Indonesia & AS)

o  Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal.

 

Prosedur perubahan konstitusi menurut C.F. Strong:

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
  2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
  3. Perubahan konstitusi (di negara serikat) yangdilakukan oleh sejumlah negara bagian.
  4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

 

 

  1. 8. Sejarah Lahirnya Konstitusi RI

 

 

 

 

Latar Belakang

 

 

Janji       Jepang       untuk memberikan kemerdekaan        kepada Indonesia

Negara    yang    merdeka

harus              mempunyai konstitusi

Sehingga        dibentuklah

BPUPKI  pada  tanggal  1

Maret 1945 oleh Jepang

Perumusan UUD

oleh BPUPKI

 

 

UUD    dirancang    dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei s.d.

16 Juni 1945

Dibentuk   tim   khusus untuk menyusun konstitusi yang disebut UUD 1945

Penetapan UUD

oleh PPKI

 

 

 

 

Pada  tanggal  18  Agustus

1945,  sidang  pertama PPKI,  UUD  1945 ditetapkan sebagai konstitusi Republik Indonesia

 

 

  1. B. UUD 1945
  2. 1. Pendahuluan

UUD sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

  1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.
  4. Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
  5. 2. Perkembangan UUD 1945

 

Periode Keterangan
UUD 1945

(18/8/1945 – 27/12/1949)

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi RI oleh PPKI. Namun,

dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya.

Konstitusi RIS

(27/12/1949 – 17/8/1950)

Sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam uni Indonesia-

Belanda    dan    sistem    pemerintahannya    berubah    menjadi parlementer.

UUDS(ementara)

(17/10/1950 – 5/7/1959)

Negara RIS bubar. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal.

Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

UUD 1945 Pra-Orba

(5/7/1959 – 1966)

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan

membubarkan   konstituante.   Namun,   terdapat   penyimpangan dalam pelaksanaanya yaitu: presdien mengangkat ketua lembaga leislatif (MPRS) dan yudikatif (MA) dan MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.

UUD (Orba)

(1966 – 1999)

Pemerintah  menyatakan  akan  menjalankan  UUD  1945  dan

Pancasila secara murni dan konsekuen.

MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diuabah harus disetujui melalui referendum (TAP MPR No. IV/MPR 1983).

 

UUD Amandemen

(1999 – 2002)

Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi

demokrasi dan negara hukum.

 

 

  1. 3. Perbandingan UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

 

 

Penetapan Tanggal

Pengesahan

Pasal yang Diamandemen
Dimunculkan/diubah Dihapus
Sidang Umum MPR

(14 – 21 Oktober

1999)

 

19/10/1999

 

5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21

Sidang Tahunan MPR (7 – 18 Agustus 2000)  

18/08/2000

18, 18A, 18B, 19, 20A, 22A, 22B,

25,26, 27, 28A s.d. 28J, 30, 36

 

Sidang Tahunan MPR (1 -9 November 2001)

 

09/11/2001

1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C,

22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E,

23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C

 

Sidang Tahunan MPR (1 – 11 Agustus 2002)

 

11/08/2002

2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33,

34, 37, Aturan Peralihan, Aturan

Tambahan

 

BAB IV

 

 

Sebelum Amandemen Setelah Amandemen
 

Batang Tubuh, terdiri atas

16 Bab

37 Pasal

65 Ayat

4 Pasal Aturan Peralihan

2 Ayat Aturan Tambahan

(Istilah Batang Tubuh Diganti Menjadi Pasal-Pasal)

Pasal-Pasal, terdiri atas:

20 Bab

73 Pasal

194 Ayat

3 Pasal Aturan Peralihan

2 Pasal Aturan Tambahan

Ada Penjelasan Penjelasan Dihilangkan

 

 

 

  1. 4. Bab-bab dalam UUD 1945 Amandemen

Secara garis besar, UUD 1945 dibagi menjadi 3 bahasan yaitu:

  1. Hal bentuk negara
  2. Hal lembaga negara
  3. Hal warga negara

 

BAB Tentang Pasal-Pasal
I Bentuk dan Kedaulatan Negara 1
II Majelis Permusyawaratan Rakyat 2, 3
III Kekuasaan Pemerintahan Negara 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

IV DPA (dihapus)
V Kementerian Negara 17
VI Pemerintahan Daerah 18, 18A, 18B

 

 

VII Dewan Perwakilan Rakyat 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B
VII A Dewab Perwakilan Daerah 22C, 22D,
VII B Pemilihan Umum 22E
VIII Keuangan 23, 23A, 23B, 23C, 23D
VIII A Badan Pemeriksa Keuangan 23E, 23F, 23G
IX Kekuasaan Kehakiman 24, 24A, 24B, 24C, 25
IX A Wilayah Negara 25A
X Warga Negara dan Penduduk 26, 27, 28
X A Hak Asasi Manusia 28A, 28B, 28C, 28D, 28E,

28F, 28G, 28H, 28I, 28J

XI Agama 29
XII Pertahanan dan Keamanan Negara 30
XIII Pendidikan dan Kebudayaan 31, 32
XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial 33, 34
XV Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Kebangsaan 35, 36, 36A, 36B, 36C
XVI Perubahan Undang-undang Dasar 37
Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III
Aturan Tambahan Pasal I dan II

 

  1. 5. Pokok Pikiran UUD 1945 sesuai TAP MPRS XX/MPRS/1966

 

Pertama Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia berdasar asas persatuan dan kesatuan (Sila ke-3)

Kedua Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila

ke-5)

Ketiga Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan

permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4)

Keempat Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar

kemanuasiaan yang adil dan beradab. (Sila ke-1 dan ke-2)

 

Materi dan Soal Lengkap CPNS | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *