Perubahan STAIN Ke UIN Memerlukan Waktu Lama

Mulai awal hingga berhasil  mendapatkan Surat Keputusan Presiden tentang perubahan STAIN menjadi UIN memerlukan waktu lama, tidak kurang dari enam tahun. Proses itu tidak pernah berhenti dikerjakan dari waktu ke waktu. Kegiatan itu dimulai dari menyusun feasibility study, proposal, melakukan diskusi dan dialog dengan berbagai pihak, konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, dilakukan secara terus menerus. Masing-masing tahap tidak sekali berhasil, kadang dilakukan berulang-ulang,  dan bahkan  menjadi sulit dan membosankan, karena pejabatnya keburu  diganti.

  Sekian banyak pejabat harus dihubungi untuk mendapatkan status perubahan kelembagaan itu. Perubahan kelembagaan  perguruan tinggi negeri harus didasarkan atas Surat Keputusan  Presiden. Sedangkan SK Presiden itu didasar atas  usulan  Menteri Agama, dan rekomendasi dari Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Berbagai rekomendasi itu selanjutnya masih harus  dibahas bersama-sama di Menteri Sekretaris Negara dengan melibatkan  Kementerian Keuangan.   Setelah semua dilalui dan disetujui maka, selanjutnya diajukan ke Presiden untuk mendapatkan penetapan Surat Keputusan perubahan itu. Proses  dari satu kementerian ke kementerian berikutnya  memerlukan waktu yang lama. Di masing-masing kementerian, surat dan proposal  itu harus terlebih dahulu dibahas dengan melibatkan berbagai pihak. Umumnya kerja birokrasi pemerintah memerlukan pedoman, sedangkan sementara itu  pedoman  belum tersedia, karena perubahan kelembagaan, khususnya di lingkungan Departemen Agama, belum pernah terjadi.      Sebagai gambaran singkat, bahwa untuk mendapatkan persetujuan dan surat pengantar Menteri Agama  kepada Presiden, harus melalui berbagai tahap. Tahap itu mulai dari pejabat tingkat bawah, yaitu kasubdit, kemudian naik ke direktur perguruan tinggi agama Islam, dan selanjutnya diajukan ke Direktur Jendral Pendidikan Islam. Masing-masing tahap selalu memerlukan waktu lama, karena surat usulan dan proposal yang dilampirkan itu harus dipelajari, dibahas, dan juga dilengkapi jika persyaratannya dianggap kurang.   Waktu yang lama juga digunakan untuk menunggu persetujuan menteri agama. Proses itu  benar-benar sangat melelahkan. Menteri agama tidak segera menyetuji, karena waktu itu, usulan perubahan status kelembagaan, STAIN  menjadi UIN masih baru pertama kali. Untung pengajuan usulan itu bersamaan dengan  berkas yang diajukan oleh  IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN. Namun UIN Jakarta lebih untung, karena kelembagaannya sudah kuat, sementara STAIN Malang adalah lembaga baru, yang sebelumnya  adalah  cabang IAIN Sunan Ampel.    Proses panjang juga harus dilalui tatkala mendapatkan  rekomendasi, baik dari Kementerian Pendidikan Nasional maupun dari Menpan. Sekedar mendapatkan selembar surat persetujuan atau rekomendasi dari satu kementerian, tidak cukup waktu setahun. Proses itu  terasa sedemikian rumit dan melelahkan. Rasa capek bertambah misalnya, tatkala pejabat yang sudah hampir menyetujui, ternyata  diganti yang baru. Jika keadaan itu benar-benar terjadi, —-dan memang terjadi, maka terpaksa harus memberikan pengertian ulang kepada pejabat baru dan harus mulai lagi dari awal.      Terasa sulit proses itu dilalui, karena perubahan STAIN  ke UIN adalah merupakan keinginan dari bawah. Adalah sangat berat,  tatkala harus meyakinkan semua pihak yang terkait, bahwa perubahan itu  memang penting dan harus dilakukan. Meyakinkan para pejabat mulai dari direktur, dirjen, hingga menteri, bukan pekerjaan mudah. Tatkala seseorang sedang berposisi di bawah lalu harus memberikan pengertian dan apalagi meyakinkan pejabat yang lebih tinggi, jelas tidak semudah atasan meyakinkan pihak bawahan. Tambahan lagi bahwa, sebatas meminta waktu untuk bisa diterima menteri, juga tidak mudah. Padahal,  hingga sampai idea atau maksud dipahami olehnya, ternyata harus berulang kali ketemu dan mendiskusikannya.   Selama enam tahun, sejak tahun 1999 hingga berhasil mendapatkan SK Presiden pada tanggal 21 Juni 2004, anggota kabinet mengalami perubahan. Pada saat mengajukan usulan pertama kali, menteri agama dijabat oleh KH Tholkhah Hasan, sedangkan Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Prof.Dr.  Yahya Muhaimin. Waktu itu, antara dua berkas usulan, hanya disetujui IAIN Jakarta menjadi UIN. Sedangkan usulan STAIN Malang ditolak, dianggap belum layak. Selanjutnya, dengan perubahan pemerintahan, maka  kedua menteri tersebut diganti. Menteri Agama diganti oleh Prof.Dr.Said Agil al Munawar, sedangkan Menteri Pendidikan Nasional digantikan oleh Prof.A.Malik Fadjar. Kepada menteri baru itu segera diajukan kembali usulan perubahan yang telah ditolak sebelumnya.   Dalam menyelesaikan pekerjaan berat tersebut ternyata banyak pelajaran yang saya dapatkan.  Di antaranya, bahwa  kunci keberhasilan itu ada pada komunikasi. Betapapun beratnya dan bahkan aturan atau pedoman belum tersedia, ternyata bisa diselesaikan dengan berkomunikasi secara tepat. Dalam proses itu, saya menemukan pelajaran berharga, bahwa orang akan melakukan sesuatu jika hal itu  terkait dengan keberhasilan dirinya. Sehingga saya selalu memposisikan bahwa perubahan STAIN menjadi UIN adalah bukan kepentingan warga STAIN sendiri,  melainkan seolah-olah untuk  kepentingan para pejabat itu.   Melalui penuturan kisah tentang penyelesaian status kelembagaan ini, saya hanya ingin mengatakan bahwa membangun lembaga pendidikan ternyata tidak mudah. Usaha itu  memerlukan waktu lama. Perubahan STAIN ke UIN Malang memerlukan waktu sekitar 6 tahun, yaitu dari tahun 1998 sampai berhasil keluar SK Presiden tahun 2004. Keberhasilan itu setelah   menghadapi banyak kendala, melibatkan beberapa lembaga, dan orang dengan berbagai karakternya. Namun jika   usaha itu dilakukan dengan semangat tinggi, ulet, dan sabar, ternyata akhirnya berhasil.   Akhirnya, Lewat kisah ini pula, saya ingin mengemukakan, bahwa memperjuangkan  lembaga pendidikan Islam, harus dilakukan dengan sepenuh hati, kesanggupan berkorban, dan dilakukan secara bersama-sama. Belajar dari proses mengubah STAIN menjadi UIN, saya berkesimpulan bahwa   mental pegawai atau birokrat, rasanya  tidak tepat untuk melakukan perubahan atau pekerjaan berat, rumit,  dan lama.  Di sinilah sesungguhnya menjadi  tampak, bahwa jika ingin diperoleh kemajuan, maka betapa pentingnya jiwa entrepreneur  ditumbuh-kembangkan di birokrasi  pemerintahan, termasuk di kementerian agama.  Wallahu a’lam.

Penulis : Prof DR. H. Imam Suprayogo

Rektor  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Perubahan STAIN Ke UIN Memerlukan Waktu Lama | Moch Wahib Dariyadi | 4.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *