Surat Permohonan Penelitian Diknas

  Nomor             : Un. 3.1 / TL. 00/181/2006                                         Malang, 11Oktober 2006 Lampiran         : 1 (Satu) berkas Hal                  : Penelitian                         Kepada                         Yth. Kepala Kandiknas Malang                         Di                                     Malang                           Assalamu’alaikum Wr. Wb....

Kemampuan Aparat

Siapa yang disebut aparatur pemerintah, adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada kepentingan negara dan pemerintahan dan  berkedudukan sebagai pegawai negeri (Tayibnapsis, 1993), sedangkan menurut Moerdiono (1988) mengatakan aparatur pemerintah adalah seluruh jajaran pelaksana pemerintah yang memperoleh kewenangannya berdasarkan pendelegasian...

Pengertian Pajak Penghasilan

Ketentuan Pasal 21/26 undang-undang pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri/luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.             Penerima penghasilan...

BlackBerry ‘Murah’ Segera Sambangi Indonesia?

Kehadiran BlackBerry Curve 9220 diresmikan oleh Research In Motion (RIM). Awalnya, perangkat ini diluncurkan di India. Baru setelah itu, giliran negara lain yang disambangi BlackBerry yang diklaim ‘murah’ ini. Dilansir Reuters, Curve 9220 nantinya akan dibanderol di angka USD...

Sekolah / Universitas di Malang

Sekolah / Universitas di Malang    Link URL Keterangan 1 Universitas Brawijaya www.brawijaya.ac.id Universitas Brawijaya Malang 2 Universitas Gajayana Malang www.unigamalang.ac.id Universitas Gajayana Malang 3 Universitas Kanjuruhan Malang www.ukanjuruhan.ac.id/ Universitas Kanjuruhan Malang 4 IKIP Budi Utomo Malang www.budiutomo.ac.id IKIP...

Pemeliharaan personalia

Maksud dari pemeliharaan personalia atau ketenagaan adalah usaha-usaha untuk menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomi maupun sosial psykologis para pegawai. Yang termasuk dalam berbagai usaha pemenuhan kebutuhan tersebut di atas antara lain: a.          Gaji. Untuk Pegawai Negeri Sipil...

Pengelolaan keuangan

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian sekoah. Soal-soal yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personil dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti...

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh penulis maka digunakan metode sebagai berikut: a)  Metode Observasi. Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselediki. Observasi yang dilakukan adalah observasi secara sistematis,...

Tujuan Transaksi Pasar Valuta Asing

Tujuan transaksi di pasar valuta asing dapat dilihat dari beberapa segi motif  bertransaksi (Kasmir; 2000:208) yang antara lain: 1. Motif transaksi pembayaran. Motif ini diperuntukkan bagi kegiatan perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor barang. Jika kegiatan operasional...

Syarat-syarat menjadi Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 butir (1) dan pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang...

Menolak kenaikan harga BBM

A.     Pendahuluan Pemerintah SBY kembali bertindak sebagai kepala batu. Di tengah badai krisis ekonomi dunia yang belum berlalu dan krisis dalam negeri yang semakin kronis, rakyat Indonesia kembali mendapatkan pukulan telak melalui kebijakan terbaru rezim yakni menaikkan harga BBM...

Badan Pertimbangan Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 23 ayat (02) UU No.43 Tahun 1999, disebutkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dibentuk dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980, tertanggal 11 Desember 1980 adalah suatu Badan yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab...

Tugas Pokok Badan Kepegawaian

Adapun tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana telah dituangkan di dalam angka 2 (dua) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 adalah sebagai berikut. Memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan hukuman disiplin : (1)          Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan...

Berlakunya Keputusan Hukum Disiplin

Menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 21/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada angka Romawi VIII disebutkan bahwa hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku sejak : Terhitung mulai tanggal disampaikannya kepada...